Keterangannya Dibutuhkan untuk Kasus Dugaan TPPU Nurhadi, KPK Minta Pengacara Lucas Kooperatif

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 15 Maret 2024 - 15:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Gedung KPK. (Dok. Heijakarta.com/M Rifai Azhari)

Ilustrasi Gedung KPK. (Dok. Heijakarta.com/M Rifai Azhari)

HEIJAKARTA.COM – Seorang advokat atau pengacara bernama Lucas, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/4/2024).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Keterangan Lucas dibutuhkan untuk mendalami kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Penyidik KPK-pun mengultimatum terhadap advokat Lucas. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, meminta saksi tersebut untuk kooperatif.

“Lucas (Advokat), saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadirannya tersebut.”

“KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada pemanggilan selanjutnya,” kata Ali dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024).

Lucas pernah diproses hukum oleh KPK atas kasus dugaan perintangan penyidikan Chairman PT Paramount Enterprise Internasional Eddy Sindoro.

Baca artikel lainnya di sini : Prabowo Subianto Terima Kunjungan Dubes AS untuk ASEAN, Bahas Upaya Kolaborasi di Bidang Pertahanan

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan terhadap Lucas.

Lucas terbukti merintangi penyidikan KPK untuk memeriksa Eddy Sindoro dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tingkat banding, hukuman Lucas dikurangi menjadi lima tahun penjara.

Lihat juga konten video, di sini : Beri Selamat ke Capres Prabowo Subianto via Telepon, Raja Yordania: Negaramu Membutuhkanmu

Berdasarkan hal tersebut, KPK mengajukan kasasi ke MA. Hasilnya, MA mengurangi putusan terhadap Lucas menjadi tiga tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan.

Sementara itu, Nurhadi selaku mantan Sekretaris MA kembali dijerat KPK atas kasus dugaan korupsi dan TPPU.

Nurhadi diduga menerima sejumlah uang dari mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro dan kawan-kawan.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Topiktop.com

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Kilasnews.com  dan Infoekonomi.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

Sebanyak 828 Warga Dievakuasi, Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara Meletus
Insiden Tanah Longsor Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Tim Gabungan Berhasil Temukan 20 Korban
Akibat Tertimbun Tanah Longsor di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Sebanyak 14 Orang Meninggal Dunia
Hari Kedua Lebaran, Prabowo Subianto Sarapan Bareng Presiden Jokowi di Istana Negara
Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin
Kementerian Perhubungan Catat Peningkatan Penumpang Angkutan Umum pada Mudik Lebaran 2024
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Tiba di Malaysia, akan Temui Perdana Menteri Anwar Ibrahim
Seorang Warga Hilang Diseret Buaya di Sungai Saat Mencari Sayur, Basarnas Ungkap Kronologinya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 07:31 WIB

Insiden Tanah Longsor Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Tim Gabungan Berhasil Temukan 20 Korban

Minggu, 14 April 2024 - 09:07 WIB

Akibat Tertimbun Tanah Longsor di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Sebanyak 14 Orang Meninggal Dunia

Jumat, 12 April 2024 - 10:12 WIB

Hari Kedua Lebaran, Prabowo Subianto Sarapan Bareng Presiden Jokowi di Istana Negara

Rabu, 10 April 2024 - 10:44 WIB

Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Minggu, 7 April 2024 - 08:10 WIB

Kementerian Perhubungan Catat Peningkatan Penumpang Angkutan Umum pada Mudik Lebaran 2024

Kamis, 4 April 2024 - 23:06 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Tiba di Malaysia, akan Temui Perdana Menteri Anwar Ibrahim

Kamis, 28 Maret 2024 - 08:56 WIB

Seorang Warga Hilang Diseret Buaya di Sungai Saat Mencari Sayur, Basarnas Ungkap Kronologinya

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:12 WIB

Kasus Pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah, Kejagung Periksa Pemilik Perusahaan PT TIN

Berita Terbaru

Jakarta Raya

Banyak Pedagang dan Parkir, Saluran Air Taman HKSN Banyak Sampah

Sabtu, 20 Apr 2024 - 17:28 WIB