HEIJAKARTA.COM – Dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya dibentuk untuk mempermudah pemerintah mengatasi beragam masalah perkotaan.
Seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan sebagainya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan hal tersebut saat mendatangi kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tito memastikan ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden melalui keputusan presiden.
“Seperti apa nanti komposisinya semua diserahkan pada presiden,” kata dia.
“Banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam.”
Baca artikel lainnya di sini : Pengamat Tanggapi Keraguan Sejumlah Pihak Soal Kemampuan Gibran dalam Bursa Calon Ketua Umum Golkar
Baca Juga:
Dalian Menjadi Sorotan Global, Kota Ini Menjadi Tuan Rumah Summer Davos untuk Kesembilan Kalinya
ChinaMarket: Ujian Sesungguhnya Dimulai Saat Kontainer Tiba di Lokasi Proyek
Zendure Luncurkan Ekosistem Energi AI ZEN+ HOME di Ajang Intersolar 2026
“Sehingga memerlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya,” kata Tito
Menurut Tito, Jakarta sudah tidak memiliki batas alam wilayah dengan kawasan penyangga lainnya.
Lihat juga konten video, di sini : Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez Ucapkan Selamat via Surat Resmi
Hal tersebut membuat beberapa permasalahan di Jakarta saling berkesinambungan dengan kondisi di wilayah sekitar.
Baca Juga:
Gravity Game Unite (GGU) Luncurkan OBT Kedua PC MMORPG “Ragnarok Zero: Global”
Hisense Tampilkan Pesan “Innovating a Brighter Life” di FIFA World Cup 2026™
Taylor’s University Tempati Jajaran 1% Universitas Terbaik Dunia
Seperti banjir, penumpukan sampah hingga macet.
Karenanya, dia menilai butuh kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah kota.
Untuk menyelesaikan permasalahan itu dari hulu ke hilir.
Dia pun mencontohkan kondisi yang sama dengan di Papua yang menggunakan kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan.
“Kita mengambil template di Papua, di Papua juga sama perlu ada harmonisasi.”
“Antar kabupaten kota dan provinsi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan papua,” katanya.***
Baca Juga:
Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional metropolitan Harianjayakarta.com
Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Fokussiber.com dan Infoekonomi.com
Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 7788, 08781 555 7788, 08191 555 7788, 0811 115 7788.
